Syafruddin Adi
Mataram NTB - Gabungan Jurnalis Investigasi (GJI) Nusa Tenggara Barat mengajak semua stakeholder memahami tugas dan peran jurnalistik. Hal ini dilatarbelakangi maraknya intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang belum memahami fungsi kontrol yang dilakukan oleh para pewarta.
"Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas profesinya, wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, " ujar Sekjen GJI NTB, Lalu Habib Fadli dalam Talkshow bersama TV9 di Markas GJI NTB, Jumat (20/10/2023).
Bang Abi sapaannya menjelaskan, keberadaan GJI sendiri bukan untuk menyaingi wadah atau organisasi wartawan yang telah ada di NTB, akan tetapi untuk menambah warna organisasi wartawan NTB. Di satu sisi, keberadaan GJI sebagai wadah perlindungan hukum untuk para jurnalis.
"GJI, PWI, AMSI, SMSI, AJI maupun organisasi wartawan lainnya memiliki legalitas hukum yang sah. Kita juga memiliki konsultan hukum. Jadi jika anggota kita tersangkut kasus hukum, wadah inilah yang akan jadi benteng terakhir selain Undang-Undang tentang Pers, " jelas Pimred GerbangIndonesia.co.id itu.
*Tentang GJI NTB*
Bang Abi menambahkan, bahwa hadirnya GJI NTB bukan juga untuk sekadar hanya mengumpulkan para pewarta dalam suatu organisasi. Sebab GJI NTB tidak mengutamakan kuantitas atau jumlah anggota, akan tetapi kualitas pewarta menjadi faktor utama untuk bisa bergabung dalam organisasi wartawan termuda di Bumi Gora itu.
"Saat ini anggota GJI NTB hanya berjumlah 16 orang. Untuk dapat bergabung sebagai anggota GJI, banyak kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi. Namun persyaratan tersebut semata-mata hanya untuk menjadikan GJI NTB sebagai wadah wartawan yang benar-benar memiliki kemampuan dan kapabilitas, " jelasnya.
Kadiv Humas GJI NTB, Syafruddin Adi menambahkan, berkumpulnya para wartawan yang memiliki satu visi misi dalam GJI NTB merupakan latar belakang utama.
"Sejak diresmikan setahun lalu, sangat banyak perusahaan pers maupun wartawan secara personal mau bergabung. Tapi kita sangat selektif memilih anggota baru, " kata Digon sapaan akrabnya.
Dewan Pembina GJI NTB, Aminuddin mengatakan bahwa awal berdirinya GJI NTB dari berkumpulnya sejumlah wartawan yang memiliki satu visi-misi, yakni meningkatkan kualitas jurnalis dalam memahami kaidah jurnalistik. Sebab beberapa waktu terakhir, sangat banyak muncul wartawan baru yang belum tentu memiliki kompetensi yang layak dikatakan seorang jurnalis.
"Saya yakin bahwa semua anggota GJI NTB memiliki kemampuan di atas rata-rata. Anggota GJI NTB juga sudah memahami betul kode etika jurnalistik, karena hampir semuanya sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), " jelas Babe Amin.
Pria Asal Kabupaten Sumbawa yang kerap disapa Babe ini juga menyebutkan kehadiran GJI NTB disamping sebagai tempat berdiskusi dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sesama jurnalis tentu harus bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan NTB itu sendiri terutama daham hal penyebaran informasi yang benar kepada masyarakat dan sebagai pengontrol sosial bagi pemerintah di NTB.
Bagaimana GJI Menanggapi Tahun Politik 2024 Mendatang ?
Dengan tegas Babe menjawab tentu GJI NTB pertama harus bersifat independen, tidak boleh memihak pada salah satu warna atau pun pasangan. GJI tentu akan menjadi salah satu kelompok yang juga bisa dikatakan sebagai pengontrol terkait kebijakan yang diterapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang telah ditugaskan pemerintah.
"Begitu pula terhadap salah satu Paslon, GJI tentu tidak akan memihak dengan memberitakan Paslon yang menurutnya menang saja, tetapi juga harus bisa menyuguhkan informasi secara merata terhadap semua Paslon atau partai warna apapun kepada masyarakat sehingga dapat dijadikan refrensi bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya, "ucap Babe.
Ia berharap kepada pengurus dan anggota GJI NTB, menyambut Pemilu 2024 mendatang agar Netralitas harus dikedepankan. Secara personal siapapun berhak memilih siapa dan mendukung siapa, akan tetapi secara profesi, GJI harus mampu netral terhadap keadaan dan situasi politik yang sedang terjadi.
"Di Pemilu 2024 mendatang GJI harus Netral dalam melaksanakan tugas profesi nya, "tutupnya tegas.
Hadir pula dalam Talkshow tersebut, Bendahara GJI NTB Wahyudiansyah Pratama, dan perwakilan anggota yakni Safrin Salam dan Mustain masing-masing jurnalis PosKotaNTB dan Labulianews. (Adb)
